GuidePedia

ANGGARAN DASAR

BAB I
NAMA, WAKTU DAN KEDUDUKAN

Pasal 1
NAMA

Paguyuban ini bernama PAGUYUBAN RINDUWANGI PAJAGAN yang selanjutnya dapat disebut atau disingkat PR. 

Pasal 2
WAKTU PENDIRIAN

Paguyuban Rinduwangi Pajagan (PR) didirikan pada Ahad, 12 April 2015 ± sekitar jam 13:00 WIB di Jl.Babakan H.Tamim No.28, Kel. Padasuka, Kec. Cibeunying Kidul, Bandung untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. 

Pasal 3
TEMPAT KEDUDUKAN

Paguyuban Rinduwangi Pajagan (PR) khususnya berkedudukan dan berdomisili di Bandung serta kota/daerah lainnya sesuai dengan alamat masing-masing anggota. 


BAB II
AZAS, SIFAT DAN FUNGSI

Pasal 4
AZAS

Paguyuban Rinduwangi Pajagan (PR) berazaskan Pancasila sebagai Ideologi Nasional dan Undang-Undang Dasar 1945 berikut perubahan-perubahan sebagai landasan konstitusional.

Pasal 5
SIFAT DAN FUNGSI

Paguyuban Rinduwangi Pajagan (PR) adalah paguyuban yang bersifat mandiri, bebas, umum bagi warga Dusun Rinduwangi dan Pajagan, sosial nonpartisan, artinya tidak berpolitik praktis dan tidak terikat oleh kekuatan politik atau partai politik.

Paguyuban Rinduwangi Pajagan (PR) berfungsi sebagai forum komunikasi dan wadah pemersatu warga Dusun Rinduwangi dan Pajagan dalam mencapai tujuan bersama untuk menjalin solidaritas dan sosialis.


BAB III
VISI DAN MISI

Pasal 6

A. Visi Paguyuban (PR)

Mempersatukan seluruh masyarakat Dusun Rinduwangi, Pajagan dan sekitarnya, terutama yang berdomisili/bekerja/berwirausaha di luar kampung halaman untuk dapat saling mengenal, tolong meolong dalam memberikan bantuan baik moril maupun materil guna menciptakan situasi bekerja berwirausaha di luar Dusun Rinduwangi dan Pajagan dapat lebih tenang, berdaya guna dan berhasil guna meningkatkan masyarakat yang bermartabat dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan antar warga. 

B. Misi Paguyuban (PR)
  1. Meningkatkan ukhuwah islamiah.
  2. Meningkatkan iklim yang kondusif dalam pelaksaan reformasi perikehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih demokrasi, menjunjung tinggi supremasi hukum, membangun perikehidupan masyarakat menuju masyarakat madani dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
  3. Meningkatkan dan memelihara ikatan tali silaturahmi yang erat antar warga Dusun Rinduwangi, Pajagan dan sekitarnya.
  4. Sebagai wadah penyalur aspirasi dan inspirasi sesuai kepentingan anggota paguyuban.
  5. Sebagai wadah pembinaan/membimbing generasi penerus demi terwujudnya tujuan paguyuban.
  6. Sebagai wadah peran serta dalam usaha menyukseskan pembangunan kampung halaman khusunya di bidang agama, sosial dan ekonomi.
  7. Meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pemberdayaan sumber daya manusia sebagai salah satu kebijakan strategis dalam meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat Dusun Rinduwangi, Pajagan dan sekitarnya.
  8. Meningkatkan kesadaran untuk secara sadar melaksanakan hak dan kewajibannya secara serasi, seimbang, cerdas, dan bertanggung jawab.
  9. Ikut berperan serta dalam penyaluran zakat, infaq, sodaqoh dan jariah.


BAB IV
RUANG LINGKUP KEGIATAN

Pasal 7
  1. Meningkatkan komunikasi antar anggota, pengurus dan masyarakat lewat komunikasi langsung dalam bentuk rapat pertemuan, media sosial dan sejenisnya sehingga persatuan dan soliditas akan semakin kukuh terbentuk.
  2. Pemberian santunan bagi anak-anak yatim piatu dan masyarakat yang kehidupannya masih dibawah garis kemiskinan (masyarakat yang tidak mampu).
  3. Memberi bantuan untuk pembangunan tempat-tempat ibadah.
  4. Memberi bantuan untuk sarana-sarana umum lainnya.
  5. Memberi bantuan bagi anggota/warga yang kerabatnya kecelakaan, sakit atau meninggal dunia.
  6. Memberi bantuan bagi anggota yang sedang dalam kesusahan/memerlukan modal untuk usaha (jumlah pinjaman diakumulatifkan dengan besarnya simpanan/iuran masing-masing anggota).


BAB V
ATRIBUT DAN KODE ETIK

Pasal 8
ATRIBUT

Paguyuban Rinduwangi Pajagan (PR) memiliki atribut yang terdiri dari:
  1. Lambang atau Logo
  2. Bendera
  3. Pakaian Seragam
Segala sesuatu yang berhubungan dengan atribut Paguyuban diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 9
KODE ETIK

Paguyuban Rinduwangi Pajagan (PR) senantiasa berjiwa santun, ramah tamah dan saling menghormati.


BAB VI
KEANGGOTAAN

Pasal 10
ANGGOTA

Anggota Paguyuban adalah masyarakat atau warga keturunan Dusun Rinduwangi dan Pajagan yang berdomisili/ bekerja/berwirausaha di luar dan di dalam Dusun Rinduwangi dan Pajagan, yang dengan sukarela mengajukan permohonan menjadi anggota serta memenuhi persyaratan pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Paguyuban.

Yang dapat diterima menjadi anggota adalah:
  1. Warga masyarakat dan atau keturunan Dusun Rinduwangi dan Pajagan yang berdomisili di luar dan di dalam Dusun Rinduwangi dan Dusun Pajagan dan telah memiliki bukti kependudukan.
  2. Setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
  3. Tidak menjadi anggota organisasi yang dilarang oleh Pemerintah Republik Indonesia.
  4. Menjunjung nama baik Paguyuban.
  5. Menerima dan menyetujui Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga (ADART) Paguyuban.
  6. Keanggotaan berakhir bilamana keluar ataupun dikeluarkan dan meninggal dunia.

Pasal 11
HAK ANGGOTA

Adapun hak-hak anggota Paguyuban, diantaranya:
  1. Semua anggota mempunyai hak yang sama dalam Paguyuban.
  2. Semua anggota mempunyai hak yang sama untuk mengeluarkan pendapat yang bersifat membangun secara lisan maupun tertulis baik di dalam setiap pertemuan maupun di luar pertemuan.
  3. Setiap anggota mempunyai hak memilih dan dipilih.
  4. Setiap anggota mempunyai hak menolak untuk dipilih dengan alasan yang jelas dan dapat diterima oleh semua anggota.
  5. Setiap anggota mempunyai hak untuk mengundurkan diri dari keanggotaan dengan memberikan alasan yang jelas dan diterima oleh semua anggota.
  6. Setiap anggota mempunyai hak untuk mendapatkan santunan apabila terkena musibah, sakit ataupun meninggal dunia (besar dan kecilnya santunan ditentukan oleh hasil musyawarah).
  7. Setiap anggota mempunyai hak untuk mendapatkan pengembalian simpanan wajib sesuai besarnya jumlah iuran selama menjadi anggota (minimal satu tahun) kecuali jika meninggal dunia akan dikembalikan sepenuhnya sejak terdaftar dalam keanggotaan (berikut santunan).

Pasal 12
KEWAJIBAN ANGGOTA

Kewajiban anggota Paguyuban, diantaranya:
  1. Setiap anggota wajib menjunjung tinggi rasa kesetiakawanan dan solidaritas sesama anggota dan masyarakat dengan sikap dan rasa saling asah, saling asih, dan saling asuh.
  2. Setiap anggota wajib menjunjung tinggi nama baik Paguyuban.
  3. Setiap anggota wajib menerima dan menyetujui Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Paguyuban.
  4. Setiap anggota wajib membayar uang simpanan/iuran setiap bulannya dengan nominal yang telah ditentukan dan disepakati pada musyawarah mufakat.
  5. Setiap anggota yang berpindah tempat tinggal wajib melaporkan kepindahannya.
  6. Setiap anggota wajib melaporkan kepada jajaran diatasnya tentang pelaksanaan tugas yang diberikan kepadanya.
  7. Setiap anggota wajib melaporkan kejadian-kejadian yang memerlukan pertolongan dan bantuan (jika terjadi baik musibah, bencana ataupun meninggal dunia).


BAB VII
KEPENGURUSAN

Pasal 13
PENGURUS

Pengurus terdiri atas sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang, yaitu:
  1. Ketua
  2. Sekretaris
  3. Bendahara

Pasal 14
TUGAS DAN FUNGSI KETUA

Adapun tugas dan fungsi ketua diantaranya:
  1. Membantu menjalankan pelayanan kepada anggota.
  2. Memelihara kerukunan anggota.
  3. Menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni anggota.
  4. Mengkoordinasikan kegiatan anggota.
  5. Menjadi wakil anggota dalam berhubungan dengan pengembang, pengelola dan pemerintahan.

Pasal 15
TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIS

Tugas dan fungsi sekretaris diantaranya:
  1. Melaksanakan administrasi surat menyurat, kearsipan, pendataan dan penyusunan laporan.
  2. Memberikan saran-saran serta pertimbangan kepada ketua guna kemajuan dan perkembangan.
  3. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh ketua.

Pasal 16
TUGAS DAN FUNGSI BENDAHARA

Tugas dan fungsi bendahara diantaranya:
  1. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan.
  2. Melaksanakan pembukuan dan penyusunan laporan keuangan.
  3. Melaporkan penggunaan uang kas secara periodik kepada ketua dan seluruh anggota.

Pasal 17
KETETAPAN KEPENGURUSAN

  1. Susunan dan personil pengurus ditentukan dari hasil musyawarah mufakat/aklamasi/ vooting.
  2. Masa bakti pengurus adalah selama 5 (lima) tahun.
  3. Yang dapat menjadi pengurus adalah anggota tetap sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dengan kredibilitas yang baik.
  4. Tidak dibenarkan menduduki jabatan rangkap dalam kepengurusan.
  5. Rapat berkala pengurus diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sekali (tempat dan waktu diputuskan bersama).
  6. Rapat berkala anggota diadakan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali (tempat dan waktu diputuskan bersama).
  7. Keputusan rapat diupayakan berdasarkan musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai maka diadakan pemungutan suara (vooting).


BAB VIII
STRUKTUR PAGUYUBAN

Pasal 18

A. Struktur kepengurusan Paguyuban adalah kepengurusan yang dipilih oleh seluruh anggota dalam musyawarah mufakat.

B. Susunan pengurus terdiri atas:
  1. Seorang Ketua
  2. Seorang Wakil Ketua
  3. Seorang Sekretaris
  4. Beberapa Wakil Sekretaris
  5. Seorang Bendahara
  6. Beberapa Wakil Bendahara
  7. Koordinator dan anggota koordinator di tiap wilayah
  8. Seksi-Seksi menurut kebutuhan


BAB IX
KEDAULATAN DAN KEKUASAAN ORGANISASI

Pasal 19
KEDAULATAN

Kedaulatan Paguyuban berada ditangan anggota dan dilaksanakan sepenuhnya oleh musyawarah sebagai kekuasaan tertinggi Paguyuban.

Pasal 20
KEKUASAAN ORGANISASI

Musyawarah adalah pemegang kekuasaan tertinggi organisasi yang dilaksanakan 6 (enam) bulan sekali, yang berwenang untuk:
  1. Menetapkan dan merubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
  2. Menilai dan mengesahkan laporan pertanggungjawaban pengurus Paguyuban.
  3. Merekomendasikan kepada pengurus sasaran program 6 (enam) atau 1 (satu) tahun secara garis besar.
  4. Memilih dan mengesahkan pengurus tingkat Paguyuban.
  5. Menetapkan keputusan-keputusan organisasi yang dianggap strategis.


BAB X
KEUANGAN

Pasal 21
SUMBER KEUANGAN

Sumber keuangan Paguyuban diperoleh dari:
  1. Iuran wajib anggota Paguyuban.
  2. Iuran sukarela anggota Paguyuban.
  3. Infaq/Sodaqoh anggota Paguyuban.
  4. Donatur tetap maupun tidak tetap.

Pasal 22
PENGGUNAAN KEUANGAN

Penggunaan uang Paguyuban digunakan untuk:
  1. Kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk mewujudkan visi dan misi Paguyuban, bermanfaat dan produktif bagi anggota dan masyarakat.
  2. Kegiatan sosial ekonomi, diantaranya:
    • Pemberian santunan bagi anak-anak yatim piatu dan masyarakat yang kehidupannya masih dibawah garis kemiskinan (masyarakat yang tidak mampu).
    • Memberi bantuan untuk pembangunan tempat-tempat ibadah.
    • Memberi bantuan untuk sarana-prasarana umum lainnya.
    • Memberi bantuan bagi anggota/warga yang kerabatnya kecelakaan, sakit atau meninggal dunia.
    • Memberi bantuan bagi anggota yang sedang dalam kesusahan/memerlukan modal untuk usaha (jumlah pinjaman diakumulatifkan dengan besarnya simpanan/iuran masing-masing anggota).
  3. Pemberian infaq/sodaqoh kepada yang berhak menerima (sesuai aturan agama).
  4. Pengembalian (iuran wajib) bagi anggota, baik mengundurkan diri/keluar dari keanggotaan (dikembalikan kepada yang bersangkutan) ataupun meninggal dunia (dikembalikan kepada keluarga yang bersangkutan).


BAB XI
SANKSI ORGANISASI

Pasal 23
JENIS SANKSI

Jenis-jenis sanksi yang diberikan kepada anggota dan pengurus dapat berupa:
  1. Teguran secara lisan.
  2. Peringatan secara tertulis.
  3. Diberhentikan sementara dari organisasi (pengurus).
  4. Diberhentikan atau dikeluarkan tetap dari keanggotaan.

Pasal 24
SANKSI

Sanksi diberikan kepada anggota dan pengurus apabila:
  1. Melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (ADART).
  2. Mencoreng nama baik paguyuban/organisasi.
  3. Terlibat/terjerat hukum pidana.


BAB XII
PELINDUNG, PEMBINA DAN PENASEHAT

Pasal 25
PELINDUNG DAN PEMBINA

Pelindung dan pembina Paguyuban diantaranya:
  1. Kepala Desa Mekarwangi.
  2. Kepala Dusun Rinduwangi.
  3. Kepala Dusun Pajagan.
  4. Perorangan atau orang yang dipilih atau ditunjuk dan disepakati bersama dalam musyawarah.

Pasal 26
PENASEHAT

Penasehat Paguyuban terdiri dari sedikitnya 2 (dua) orang yang dipilih atau ditunjuk dan disepakati bersama dalam musyawarah.


BAB XIII
MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT

Pasal 27
  1. Ketua Paguyuban setiap saat dapat mengadakan musyawarah kerja sesuai dengan kebutuhan paguyuban untuk pelaksanaan program kerja serta untuk memecahkan permasalahan dan mengambil sikap sehubungan situasi yang terjadi.
  2. Koordinator wilayah setiap saat dapat mengadakan musyawarah kerja dalam hal sosialisasi dan pelaksaan program kegiatan dengan terlebih dahulu memberi tahu ketua Paguyuban.
  3. Rapat yang menyertakan Pelindung dan Penasehat dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan dan hanya dilakukan ditingkat pengurus.

BAB XIV
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN
ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 28
  1. Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dilakukan melalui musyawarah yang dihadiri dan disetujui oleh anggota yang hadir.
  2. Untuk pertama kali pengesahan Anggaran Dasar ini dilakukan oleh pengurus dan dipertanggungjawabkan dalam musyawarah.


BAB XV
PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 29
  1. Paguyuban hanya dapat dibubarkan oleh musyawarah akbar yang diadakan khusus untuk itu dan dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) jumlah anggota yang berhak hadir dan disetujui sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) yang hadir dan memiliki hak suara.
  2. Apabila tercapai kesepakatan, maka dibentuk tim likuidasi yang diberi petunjuk dan kewenangan penuh untuk mengurus harta kekayaan dan kepada pihak mana sisa kekayaan yang ada akan disalurkan.
  3. Selama tim likuidasi bertugas, Paguyuban Rinduwangi Pajagan (PR) dibekukan kegiatannya sampai tim likuidasi selesai bertugas dan Paguyuban dinyatakan bubar demi hukum.

BAB XVI
PENUTUP

Pasal 30
  1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar.
  2. Apabila timbul perbedaan penafsiran terhadap suatu ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, maka hal itu diputuskan oleh pengurus Paguyuban.
  3. Anggaran dasar ini disahkan dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 17 Mei 2015



 
Top